Sejak rakyat Indonesia berhak memilihan langsung kepala daerah masing – masing, berita – berita tentang sengketa pilkada kerap kali menghiasi layar kaca Televisi. Mulai dari pilkada Gorut (di milis GM2020 sempat rame tuh) pilkada Jatim, dan yang sebelum – sebelumnya. Sengketa pilkada selalu saja didasari oleh ketidak puasan pasangan calon lain karena mereka gagal memperoleh suara terbanyak dan menjadi pecundang dalam proses pilkada. Biasanya bentuk protes terhadap ketidakpuasan mereka ditumpahkan dalam bentuk demo pilkada oleh sekelompok orang yang mereka klaim sebagai pendukungnya. Padahal sebelum hari-H semua pasangan calon sudah berjanji untuk siap-kalah dan siap -menang.

Hal ini tidak mengherankan karena dunia politik di negara kita sudah menjadi sebuah lahan bisnis dimana pasarnya adalah orang – orang berduit, biasanya sih pengusaha. Si pasangan calon yang notebene adalah orang berduit tadi tentu sudah memiliki hitung – hitungan sendiri berapa uang rakyat dana proyek yang bisa dikorupsi dia dapatkan dalam satu periode masa jabatan jika dia menjabat sebagai gubernur ataupun bupati. Hitung – hitungan ini sangat perlu jika mau untung berinvestasi dibisnis kepala daerah. Karena konon gaji seorang kepala daerah  satu periode masa jabatan hanyalah 1/sekian persen dari  biaya investasi yang akan dikeluarkan.

Begitupun partai – partai politik yang menjadi pendukungnya juga punya tarif sendiri dalam memberikan dukungan. “Biaya politik” begitulah mereka biasa menyebutnya. Sehingga ketika para calon yang sudah mengeluarkan “biaya politik” tadi mengalami kekalahan mereka  tidak akan rela uangnya menghilang begitu saja. Maka kemudian muncullah apa yang biasa disebut sengketa pilkada.

Rumit memang kalau berbicara politik di NEGARA MISKIN seperti Indonesia. Semua hal bisa diperjual belikan termasuk pilihan rakyat yang katanya memilih dengan hati nurani itu. Sangat kontras dengan kondisi politik di Amrik yang calon pemimpinnya malahan dibeli oleh rakyat dengan memberikan dukungan dana untuk berkampanye. Tapi OK lah negara kita negara miskin sehingga kita tidak bisa serta merta menyalahkan rakyat yang hati nuraninya bisa dibeli, Toh mereka juga butuh makan, punya anak istri yang harus dibiayai. Meskipun pada akhirnya rakyat juga yang menanggung katula akibatnya. Jadi siapa yang seharusnya disalahkan dalam hal ini ???

Rasanya partai politik yang menjadi makelar kekuasaan pantas dijadikan babi kambing hitam atas kasus – kasus sengketa pilkada. Mulai dari partai politik yang bermata buta, bermoncong  kuning, berbintang tujuh sampai yang BERJENGGOT semuanya tidak lebih dari organisasi busuk yang memperjualbelikan kekuasaan.

Tapi itulah politik di Indonesia, kalo gak busuk gak asik.

ps: Kebanyakan nonton tivi dan dipaksa baca milist GM2020 neh hehehe